Perbankan memiliki peranan yang strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan bank mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyelenggarakan transaksi pembayaran serta alat transmisi kebijakan moneter.
Deregulasi perbankan tahun 1988 yang diluncurkan pemerintah membawa pengaruh yang besar terhadap industri perbankan, dalam peningkatan jumlah bank baru, perluasan jaringan kantor maupun peningkatan volume usaha dan jenis produk yang ditawarkan. Jumlah bank umum telah meningkat demikian pesat dari 111 buah bank pada tahun 1988 saat deregulasi dimulai menjadi 241 buah bank pada tahun 1995 yang merupakan jumlah bank tertinggi sebelum krisis.
Peningkatan perbankan yang secara kuantitas (jumlah) tanpa disertai peningkatan kualitas perbankan menyebabkan banyak permasalahan yang timbul pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Bank tidak dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal, banyak bank mengalami kesulitan dalam mempertahankan kinerjanya.
Pada saat terjadi krisis, masalah yang dihadapi perbankan antara lain: nilai tukar yang berfluktuasi, hancurnya sector korporat yang dibiayai perbankan, tingkat suku bunga simpanan yang tinggi sebagai kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Keadaan tersebut berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
Dampak yang harus dihadapi perbankan dikarenakan masalah tersebut membuat bank mengalami penanggungan kewajiban dalam bentuk valuta asing, nilai kredit macet yang tinggi yang tercermin dari banyak bank mempunyai Net Performing Loan (NPL) lebih dari 10 % padahal BI menetapkan nilai NPL yang sehat adalah kurang dari 5%. Keadaan ini diperparah lagi dengan tingginya beban bunga karena adanya kenaikan suku bunga simpanan sementara bunga kredit cenderung tetap sehingga banyak bank mengalami negative spread.
Beban bunga yang tinggi yang membebani menyebabkan bank menggunakan modal dalam jumlah besar, pada bulan Oktober sampai Desember 1998 modal bank terkuras hingga RP 70 trillyun yang berarti menyusut Rp. 1,1 trillyun perhari dan untuk menutupi negative spread dibutuhkan biaya Rp. 138 M perhari serta Rp. 962 M untuk menutupi kerugian akibat kredit yang diberikan. Merosotnya modal perbankan berdampak pada menurunya nilai CAR sampai kurang dari 8%.
Kepercayaan yang turun dari masyarakat pada kinerja perbankan tercermin dengan terjadinya rush atau penarikan dana yang tidak wajar. Penarikan dana yang tidak wajar menyebabkan terganggunya likuiditas suatu bank. Sehingga pemerintah harus melikuidasi bank yang tidak memiliki kinerja yang bagus. Banyak bank yang dilikuidasi, tercatat ada 16 buah bank yang langsung dilikuidasi, 51 buah bank yang dimerger dan sebagian diantaranya diambil alih kegiatan usahanya oleh pemerintah (Masyut Ali,2002).
Pemulihan dan penyehatan perbankan dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki kinerja perbankan di Indonesia hingga berkualitas. Kualitas bank menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat krisis ataupun untuk menghadapi persaingan yang ketat serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank, sebuah bank harus memiliki kinerja yang baik.
Penilaian kenerja keuangan perbankan dapat di ketahui dengan berbagai cara salah satunya adalah menggunakan Rasio Keuangan Perbankan. Rasio-rasio keuangan perbankan adalah sebagai suatu ukuran tertentu dalam mengadakan interpretasi dari analisa laporan keuangan suatu bank. Rasio keuangan perbankan akan memperlihatkan segala aspek dalam keuangan, antara lain likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Interpretasi atau analisa terhadap laporan keuangan suatu bank akan sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan dan juga kelemahan-kelemahan dari kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut. Dan secara umum rasio-rasio keuangan perbankan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja baik.
BTN yang merupakan BUMN ini juga mengalami keadaan yang serupa. Nampu mempertahankan kemampuannya dalam menghadapi krisis. BTN yang merupakan bank yang mengkhususkan untuk pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri ikutannya kepada lapisan masyarakat menengah ke bawah, serta menyediakan produk jasa perbankan lainnya. Kelebihan BTN dalam mengelola keuanganya membuat beberapa bank nasional lainnya ingin bergabung (merger) untuk menjadikan kerjasama yang lebih baik dibidang perbankan (tahun 2000-an).
Kinerja keuangan juga bisa dilihat dari relatif kinerja bila dibandingkan dengan kinerja keuangan bank lainnya. Perbandingan ini bisa diketahui apakah bank tersebut kinerjanya baik secara relatif dengan bank lain. Bank pembanding dalam penelitian ini menggunakan bank Niaga, karena bank Niaga memiliki kesetaraan dengan BTN dalam pengadaan aset serta ingin melihat kinerja bank yang berorientasi pada perumahan dengan bank yang tidak ada kredit perumahannya.
analisa: Sejalan dengan usaha untuk mengurangi peran pemerintah dalam perekonomian, maka dunia perbankan akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Bentuk perhatian ini adalah berupa pembenahan dalam regulasi mengenai moneter dan keuangan, yang dimulai pada tahun 1988yang dikenal dengan deregulasi 1 Juni 1983.
Serial deregulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam kurun waktu yang tidak lama ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk menjadikan dunia perbankan dan keuangan sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mungkin didasarkan pada asumsi bahwa melalui perbankan, dunia usaha akan dapat tumbuh berkembang dengan lebih baik seperti yang diinginkan pemerintah. Deregulasi-deregulasi tersebut antara lain bertujuan untuk memobilisasi dana, meningkatkan efisiensi bank dan mengurangi peran Bank Indonesia dalam memberikan subsidi.
